Jumat, 15 Agustus 2014

BENTUK SISTEM PEMERINTAHAN POLITIK JEPANG



(国会議事堂 kokkai-gijidō東京都千代田区永田町1丁目7-1100-0014, Jepang 03-3581-3111



SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA JEPANG

Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai "simbol negara dan pemersatu rakyat". Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik.
Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis Rendah danMajelis Tinggi. Majelis Rendah Jepang terdiri dari 480 anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah dibubarkan. Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang memiliki masa jabatan 6 tahun, dan dipilih langsung oleh rakyat. Warganegara Jepang berusia 20 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih.
Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri adalah salah seorang anggota parlemen dari partai mayoritas di Majelis Rendah. Partai Demokrat Liberal (LDP) berkuasa di Jepang sejak 1955, kecuali pada tahun 1993. Pada tahun itu terbentuk pemerintahan koalisi yang hanya berumur singkat dengan partai oposisi. Partai oposisi terbesar di Jepang adalah Partai Demokratik Jepang.
Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota Parlemen. Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing memiliki calon perdana menteri, maka calon dari Majelis Rendah yang diutamakan. Pada praktiknya, perdana menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Menteri-menteri kabinet diangkat oleh Perdana Menteri. Kaisar Jepang mengangkat Perdana Menteri berdasarkan keputusan Parlemen Jepang[, dan memberi persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri kabinet. Perdana Menteri memerlukan dukungan dan kepercayaan dari anggota Majelis Rendah untuk bertahan sebagai Perdana Menteri.


BENTUK PARLEMEN JEPANG

Kokkai (国会) adalah nama parlemen Jepang. Parlemen Jepang terdiri dari dua majelis:Majelis Rendah Jepang (衆議院 shūgi'in) dan Majelis Tinggi Jepang (参議院 sangi'in). Kedua majelis dipilih secara langsung melalui sistem pemilihan paralel. Di samping memutuskan undang-undang, Kokkai bertanggung jawab memilih Perdana Menteri Jepang.
Menurut Konstitusi Jepang, Kokkai adalah "aparatur kekuasaan negara tertinggi" dan "satu-satunya aparatur negara yang menciptakan undang-undang" di Jepang. Selain undang-undang, anggota parlemen juga bertugas dalam menyetujui anggaran negara dan meratifikasi perjanjian negara.
Jumlah anggota tidak ditetapkan. Majelis Rendah mempunyai 480 anggota (sejak tahun1996) yang bertugas selama empat tahun. Meskipun begitu, majelis ini dapat dibubarkan kapanpun juga jika sang perdana menteri memutuskan untuk mengadakan pemilu sebelum berakhirnya masa tugas. Majelis Tinggi mempunyai 242 anggota yang bertugas selama enam tahun. Keanggotaan parlemen terbuka kepada warga Jepang yang berusia sekurangnya 25 tahun (untuk Majelis Rendah) dan 30 tahun (untuk Majelis Tinggi).

Keluarga kekaisaran

Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko (tampak tengah), 
serta Pangeran Naruhito dan istri (di sebelah kanan).



Kaisar Akihito adalah Kaisar Jepang yang sekarang. Kaisar Akihito naik takhta sebagai kaisar ke-125 setelah ayahandanya, Kaisar Hirohito mangkat pada 7 Januari 1989. Upacara kenaikan tahta Kaisar Akihito dilangsungkan pada 12 November 1990. Putra Mahkota Naruhito, menikah dengan Putri Mahkota Masako yang berasal dari kalangan rakyat biasa, dan dikaruniai anak perempuan bernama Aiko (Putri Toshi). Adik dari Putra Mahkota Naruhito bernama Pangeran Akishino, menikah dengan Kiko Kawashima yang juga berasal dari rakyat biasa. Pangeran Akishino memiliki dua anak perempuan (Putri Mako dan Putri Kako), serta anak laki-laki bernamaPangeran Hisahito.

Selasa, 21 Juni 2011

PARTAI POLITIK JEPANG

Partai Baru Rakyat


Partai Baru Rakyat
The People's New Party (PNP)
Ketua
Sekjen
Berdiri
Kantor pusat
2-14-7 Hirakawa-chō, Chiyoda-ku, Tokyo
Kursi di Majelis Rendah
3 orang (31 Agustus 2009 - sekarang)
Kursi di Majelis Tinggi
3 orang (12 Juli 2010 - sekarang)
Total anggota
sekitar 200 ribu orang (data Desember 2006)
Dana dari pemerintah
¥266.000.000
Situs web
Partai Baru Rakyat (国民新党 Kokumin Shintō?, berdiri 17 Agustus 2005) adalah partai politik konservatif di Jepang. Dalam bahasa Jepang, nama partai ini disingkat sebagaiKokumin, sedangkan dalam bahasa Inggris, nama partai ini disebut The People's New Party atau PNP.
Partai ini didirikan tahun 2005 oleh Tamisuke Watanuki dan Shizuka Kamei dari Partai Demokrat Liberal yang menentang RUU Swastanisasi Japan Post. Hideaki Tamura juga keluar dari Partai Demokratik Jepang (DPJ) karena tidak senang dengan Kebijakan Pertahanan Nasional Jepang (Anzen Hoshō Seisaku) dan bergabung dengan Partai Baru Rakyat yang baru dibentuk.

Partai Demokratik Liberal

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Partai Demokratik Liberal
Liberal Democratic Party
Ketua
Sekjen
Berdiri
Kantor pusat
1-11-23 Nagata-chō, Chiyoda-ku, Tokyo
Kursi di Majelis Rendah
306/480 (data akhir Januari 2008)
Kursi di Majelis Tinggi
83/242 (data Oktober 2007)
Total anggota
1.210.323 (data 2006)
Dana dari pemerintah
¥16.846.000.000 (data 2006)
Situs web


Partai Demokratik Jepang

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Partai Demokratik Jepang
Democratic Party of Japan
Ketua
Sekjen
Berdiri
Kantor pusat
1-11-1 Nagata-cho
Chiyoda-ku, Tokyo
Kursi di Majelis Rendah
110/480 (12 Juli 2007 - sekarang)
Kursi di Majelis Tinggi
109/242 (29 Juli 2007 - sekarang)
Total anggota
41.799 pendukung: 202.683
Dana dari pemerintah
¥10.478.000.000
Situs web





Kantor pusat Partai Demokratik Jepang
Partai Demokratik Jepang (民主党 Minshutō?) atau Partai Demokrat Jepang (bahasa Inggris: Democratic Party of Japan atau DPJ) adalah salah satu partai politik di Jepang. Partai ini merupakan partai terbesar nomor dua setelah Partai Demokrat Liberal, sekaligus partai oposisi terbesar di Jepang. Berdasarkan hasil pemilu 29 Juli 2007, Partai Demokratik Jepang memperoleh kursi terbanyak di Majelis Tinggi Jepang.
Partai Demokratik Jepang dibentuk dari penggabungan Partai Demokratik Jepang (Minshutō) yang lama (1996-1998), Partai Pemerintahan Rakyat (Minseitō atau Good Governance Party), Partai Fraternitas Baru (Shintō Yūai atau New Fraternity Party), danSerikat Reformasi Demokrat (Minshu Kaikaku Rengō atau Democratic Reform Union).
Bulan September 2003, Partai Liberal (1998-2003) ikut bergabung. Dalam Pemilihan Majelis Tinggi Jepang bulan Juli 2004, Partai Demokratik Jepang menjadi partai oposisi pertama dalam sejarah Jepang yang berhasil memperoleh kursi terbanyak (50 kursi) dalam Majelis Tinggi. Dalam Pemilihan Majelis Tinggi Jepang (29 Juli 2007), Partai Demokratik Jepang memperoleh 60 kursi, sekaligus untuk pertama kali berhasil menjadi partai mayoritas di Majelis Tinggi sejak partai ini didirikan.
Faksi Garis Poros Oposisi (Tairitsu Jiku Rosen) pimpinan sekjen Ichiro Ozawabermaksud menguatkan kesan bahwa partai ini berbeda dari Partai Demokrat Liberal (LDP). Faksi Garis Usul Tandingan (Taian Rosen) pimpinan mantan ketua Seiji Maeharadengan anggota muda dari kelompok neokonservatif bermaksud bersaing dengan LDP dalam soal usulan kebijakan politik. Selain itu, partai ini memiliki faksi kiri-tengah yang dipimpin wakil juru bicara Majelis Tinggi, Takahiro Yokomichi.
Pada tanggal 29 Juli 2007, Partai Demokrat Liberal kalah telak dalam pemilu Majelis Tinggi Jepang sehingga majelis tinggi kini dikuasai Partai Demokratik yang sebelumnya menjadi pihak oposisi.

Senin, 13 Juni 2011

SEKILAS TENTANG POLITIK DI JEPANG

Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945, Jepang mulai mengambil langkah-langkah menuju bangsa yang demokratis. Konstitusi Jepang, yang berlaku efektif pada tahun 1947, di dasarkan pada tiga prinsip, yaitu: kedaulatan rakyat, menghormati hak asasi manusia dan penolakan perang. Konstitusi juga menetapkan kemandirian tiga cabang pemerintahan, yaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Struktur Pemerintahan

Bagian legislatif terdiri dari 480 kursi perwakilan dan 247 kursi dewan majelis tinggi. Cabang eksekutif adalah kabinet yang diatur sebagai sistem kabinet parlementer. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri, 12 departemen dan instansi terdapat kekuasaan kehakiman yang telah diberikan kepada Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi serta pengadilan dengan tingkat yang lebih rendah serta kabupaten lainnya.

Model Kekaisaran

Kaisar adalah lambang negara dan persatuan rakyat dan tidak memiliki kekuatan pemerintahan. Semua tindakan kaisar dalam hal kenegaraan yang berdasarkan rekomendasi dan persetujuan kabinet kaisar ini, Akihito menyetujui tahta pada tahun 1989 sebagai garis keturunan kekaisaran ke-125. Kaisar Akihito dan permaisuri Michiko diberkahi dengan tiga orang anak dan tiga orang cucu.

Hubungan Internasional

Jepang secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan untuk mewujudkan perdamaian, kemakmuran dan stabilitas di dunia. Sementara mencari solusi untuk terorisme, ekonomi dunia, perlindungan lingkungan dan isu global lainnya, Jepang memainkan peran aktif dalam memastikan stabilitas di isu-isu regional yang berpotensi dapat mempengaruhi komunitas internasional dengan memperkuat hubungan dan kerjasama dengan kekuatan utama dunia, yaitu penekanan hubungan antara Jepang dan Amerika Serikat.

Pusat dan Pemerintahan Daerah

Ada 47 prefektur dan total sekitar 3.200 kota dan desa di Jepang. Kota masing-masing memiliki peralitan sendiri. Gubernur prefektur dan walikota untuk tiap kota dipilih melalui suara rakyat. Sistem pemerintahan lokal lebih mengarah ke demokrasi langsung daripada pemerintahan pusat.


kredit : all source